Ketika membicarakan posisi perempuan dalam demokrasi Indonesia, kebanyakan orang masih melihat hanya dari partisipasi perempuan dalam proses pemilu 5 tahunan. Padahal demokrasi hadir lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat dari apakah perempuan memiliki ruang yang aman untuk menyuarakan aspirasinya atau tidak. Namun, pada kenyataannya masih banyak perempuan yang belum sepenuhnya memiliki ruang tersebut.
Untuk memahami lebih jauh mengenai tantangan demokrasi perempuan, kita akan menyelami perspektif dari Neni Nur Hayati. Seorang perempuan pegiat demokrasi yang juga sekaligus direktur eksekutif DEEP Indonesia. Sebuah NGO yang berfokus pada peningkatan dan penguatan demokratisasi agar menciptakan demokrasi yang sehat. Pembahasan ini akan melihat tantangan berlapis perempuan dan usaha yang bisa dilakukan perempuan untuk bersama-sama lepas dari jerat tersebut.
Perempuan dalam Demokrasi Indonesia Saat Ini
“Problem perempuan dalam demokrasi dari hulu ke hilir, dari hilir ke hulu”
Itu adalah kalimat yang digunakan Neni untuk menggambarkan rumitnya permasalahan yang dihadapi perempuan di dalam demokrasi Indonesia sekarang. Hal ini digambarkannya sebagai permasalahan berlapis mulai dari lemahnya upaya mendorong keterwakilan perempuan melalui affirmative action, hambatan budaya, ekonomi, dan bayang-bayang ancaman politik uang yang mengintai pemilih perempuan.
Dalam pengalamannya bertahun-tahun sebagai pegiat demokrasi, Neni melihat hambatan budaya adalah hambatan pertama yang sering dialami perempuan untuk bisa aktif di ruang publik. Ini dapat kita lihat dari tumbuh suburnya anggapan yang melihat dunia politik sebagai dunia laki-laki. Nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat juga sering membuat kurangnya partisipasi bermakna perempuan sebagai sesuatu yang alamiah karena dianggap ranah publik bukan tempat perempuan.
Kondisi ini seharusnya bisa dikoreksi dengan hadirnya affirmative action. Sebuah regulasi yang memberikan ruang keterwakilan perempuan untuk mengisi posisi di pemerintahan dengan kuota minimal 30 persen dalam daftar calon anggota legislatif. Hal ini yang diharapkan menjadi pintu bagi perempuan bisa masuk ke kepemimpinan politik tapi pada realitasnya masih belum cukup.
Menurut pandangannya, affirmative action masih belum mampu untuk bisa mengeksekusi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini karena regulasi tersebut tidak serta merta menghilangkan hambatan tersembunyi bagi perempuan bisa mengambil peran aktif. Sering kali perempuan hanya menjadi pelengkap, tanpa dilibatkan dalam proses demokrasi yang lebih bermakna.
Ditambah dengan posisi ekonomi perempuan yang belum setara, ikut andil membuat banyak pemilih perempuan dalam ancaman bayang-bayang politik uang. Neni mengemukakan bahwa mayoritas penerima politik uang adalah perempuan, baik mereka setuju atau tidak dengan praktik tersebut. Ini merupakan hasil penelitiannya yang berjudul “Money Politics and Regression of Democracy: Women Voters Vulnerability in Transactional Politics (Case Study of 2020 Regional Elections In Indonesia)”
“Ketika saya bertanya di lapangan kenapa mau terima politik uang, seorang ibu menjawab karena memang butuh untuk kebutuhan anak dan keluarga.”
Ini membuat kita berpikir bahwa lemahnya daya tawar perempuan di ruang sosial menjadi hal yang membuat perempuan rentan. Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti memberi jajan anak dan belanja dapur menjadi alasan perempuan menerima politik uang. Ini mempertegas bahwa akses perempuan terhadap sumber daya yang tidak setara bisa membawa pada permasalahan baru lainnya.
Bersama Menciptakan Masa Depan Demokrasi yang Sehat
“Pesimis kita tidak akan menyelesaikan masalah apapun”, tutur Neni
Melihat berbagai tantangan perempuan dalam demokrasi, sering kali membuat perempuan menjadi pesimis akan kondisi dan tidak percaya diri atas kemampuannya. Menurutnya, dalam menghadapi tantangan ini perempuan dihadapkan pada dua pilihan yaitu terjun untuk memperbaiki kondisi atau memilih diam dan abai terhadap masalah tersebut.
Baginya, memilih untuk abai sama saja dengan membiarkan demokrasi kita dibangun oleh orang-orang yang tidak paham kesetaraan gender, tidak punya etika dan moralitas, dan tidak menegakkan keadilan untuk memimpin negeri ini. Hal ini tentu saja sebuah mimpi buruk jika kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak berkompeten dan jauh dari nilai-nilai demokrasi.
“Demokrasi yang sehat akan lahir dari well informed voters”
Langkah pertama yang bisa dimulai perempuan dengan membangun kesadaran. Menurutnya, ada pola pikir perempuan yang harus diubah melalui pendidikan. Tidak terbatas pada pendidikan formal, tapi bisa memperluas wawasan dengan membaca banyak buku, melatih kepekaan dengan melihat lingkungan sekitar, dan mengedepankan empati. Ia mengajak perempuan untuk melihat isu sosial dari kacamata yang lebih luas. Dengan empati kita berhenti menyalahkan individu dan mulai memahami keterbatasan dan kondisi yang membuat mereka memilih pilihan tersebut.
Selain itu, dia juga menekankan perempuan untuk bisa berjejaring. Memperluas jaringan akan melatih mental dan keberanian perempuan untuk menyuarakan pendapatnya. Mendengar cerita perempuan lain dan berbagi ide dan inspirasi, tentunya akan memperkaya perspektif perempuan dan bisa meningkatkan kepercayaan diri. Berjejaring dianggapnya juga melatih perempuan untuk tidak menempatkan diri mereka sendiri sebagai objek, tapi bisa menjadi subjek penentu dalam ranah publik karena kayanya gagasan yang dimiliki perempuan.
“Kita sebenarnya tidak bisa sepenuhnya mengamanahkan kepentingan perempuan kepada laki-laki. Karena kita tidak bisa menjamin sejauh mana pengetahuan dan pengalaman gender kelompok laki-laki. Syukur jika ada yang berpihak, kalau tidak yang terjadi adalah mengucilkan perempuan dan membuat aturan yang melemahkan perempuan.”
Pada akhirnya, menciptakan ruang aman perempuan dan demokrasi yang sehat memerlukan keberanian kita bersama. Mempertajam pemikiran dan berjejaring akan membuat kita tidak hanya berupaya untuk mencapai kemajuan pribadi, tapi membuat kita maju bersama-sama dan saling menguatkan. Tentunya, kita harap kekuatan bisa kita saling tularkan dan menciptakan optimisme terhadap masa depan demokrasi Indonesia yang lebih sehat.
Artikel ini ditulis oleh Tari Masdar, diedit oleh Anis Fitriah untuk PhD Mama Indonesia. Neni Nur Hayati bisa dihubungi melalui IG @neni1783 dan Tiktok @neninurhayatiofficial